oleh

Hoax Soal Biaya Tilang, Ini Tanggapan Kasat Lantas Polres Pinrang

InsanNews.id, PINRANG — Adanya informasi yang beredar di media sosial tentang biaya tilang terbaru Polri membuat Kasat Lantas Polres Pinrang angkat bicara, menurutnya informasi yang beredar tersebut merupakan informasi yang tidak benar.

“Informasi yang beredar tidak benar. Pihak Polri khususnya dari kami satuan lalullintas Polres Pinrang tidak pernah mengeluarkan informasi biaya tilang seperti klaim informasi yang beredar melalui Whatsapp dan Facebook yang beredar,” Ucap AKP Dharmawaty, Kasat Lantas Polres Pinrang, Rabu (28/10/2020)

Dari hal tersebut, Kasat Lantas Polres Pinrang menghimbau agar tidak mudah percaya akan hal hal yang menyesatkan, seperti informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sumbernya.

“Dihimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyesatkan. Segala bentuk pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor atau mobil sudah di atur dalam UU No.22 thn 2009,” terangnya

Sebelumnya, akun Instagram Divisi Humas Polri menyatakan informasi biaya tilang terbaru tersebut tidak benar. Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Kapolri Jend. Pol. Idham Azis tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti itu.

“Informasi yang beredar di aplikasi perpesanan WhatApp atau media sosial tersebut adalah hoaks dan tidak benar,” tulis Divisi Humas Polri.

Unggahan serupa juga termuat di akun Facebook Divisi Humas Polri. Hingga Senin (31/8/2020), unggahan Divisi Humas Polri sudah mendapat 62 komentar dan dibagikan 97 kali.
Dalam laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termuat rincian sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan kisaran Rp 250.000 hingga Rp 1 juta.

Rincian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

Dalam daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas terdapat 14 poin. Tiga poin di antaranya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 288 ayat 2).

Lainnya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280.) (ac/*)

News Feed