oleh

Sah!!! PJP APBD Pinrang TA.2020, Disetujui DPRD

Insannews.id Pinrang, – DPRD Kabupaten Pinrang menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 dalam sebuah rapat paripurna dengan agenda, Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Senin, 26 Juli 2021, Pkl.09.00 wita, bertempat di ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna yang rencananya dilaksanakan pada hari Jumat lalu, diskorsing sebanyak 3 kali karena jumlah Anggota DPRD Pinrang yang hadir tidak quorum, kali ini berlangsung aman dan sukses karena dihadiri lebih dari duapertiga Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

Dihadiri Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid, S.Sos dan Wakil Bupati Pinrang, Drs.Alimin, M.Si, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin didampingi Wakil Ketua, Ir.Syamsuri dan Ahmad Jaya Baramuli. Tutut dihadiri Forkopimda, Sekwan Pinrang, Drs.Cendera Yasin,MM, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, LSM dan wartawan.

Dalam kata pengantarnya, Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin mengungkapkan, berdasarkan catatan dari Sekretariat Dewan, dari 39 orang Anggota Dewan yang terhormat, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 32 orang, maka sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pinrang, kuorum telah tercapai, maka untuk pelaksanaan rapat paripurna Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, berlaku ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf (b) Peraturan DPRD Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota, dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir.Syamsuri dalam membacakan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Pinrang menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pinrang bersama Tim TAPD terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dimulai pada hari jum’at tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2021, Banggar mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2020, dan dari hasil rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya dan hasil rapat Badan Anggaran, ada beberapa saran dan masukan sebagai rekomendasi,diantaranya :
(1) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada kepala sekolah terhadap penggunaan dana bos dan juga menekankan eksistensi guru-guru ASN;
(2) meminta kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dalam memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan PAD, melakukan revisi Perda terkait tarif, meninjau ulang pajak penetapan jalan atas manfaatnya bagi penataan kota, dan menertibkan aset-aset milik daerah;
(3) meminta pemerintah daerah melalui dinas perindagem untuk menertibkan pedagang pinggir jalan termasuk izinnya, memperjelas status kepemilikan dan pengaturan penghuni pasar Paleteang, dan juga melakukan pengaturan pedagang pasar sentral baik yang didalam maupun yang sudah keluar atau pindah. (4) mendorong Dinas PM & PTSP mengadakan Perda yang mengatur tentang kawasan gudang dan kawaan industry, Perda yang mengatur CSR serta merealisasikan pembentukan Maal Pelayan Publik.
(5) mendorong Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk melakukan RDP dengan mitra kerja komisi serta melakukan penertiban terhadap hak guna usaha yang sudah habis masa berlakunya.
(6) meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas PSDA untuk melakukan pendataan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan, menormalisasi sungai Marawi dan juga sungai-sungai yang mengalami pendangkalan di Kabupaten Pinrang, melakukan penertiban tambang pasir Suppa dan tambang-tambang yang belum punya izin usaha di wilayah Kabupaten Pinrang serta menginventarisir tambang pasir di sepanjang Sungai Saddang yang sudah punya izin usaha.
(7) memintah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Hortikultura menginventarisir kelompok penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan.
(8) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan pangan agar mengalokasi anggaran untuk program lumbung pangan.
(9) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, mengalokasikan tambahan anggaran untuk budidaya rumput laut/keramba ikan dan melakukan inventarisi kelompok perikanan penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan.
(10) untuk BUMN/BUMD agar melakukan penataan kembali Perusda dalam hal ini PD Karya dan PDAM.
(11) meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan pendataan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pinrang, dan juga melakukan penertiban bongkar muat yang ada di Kabupaten Pinrang.
(12) meminta kepada Tim TAPD, mendorong Bappelitbangda agar merencanakan pola pembangunan yang terukur dan sinkronisasi, kegiatan dikoordinasikan dengan pihak legislatif.
(13) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan anggaran dilakukan secara profesional sebelum melaksanakan kegiatan, serta perlunya koordinasi dengan mitra kerja komisi dan pembangunan di bidang infrastruktur merata di Kabupaten Pinrang dalam rangka mendukung visi misi Bupati Pinrang.
(14) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melakukan koordinasi dengan mitra kerja komisi pada saat ada bencana di Kabupaten Pinrang.
(15) mendorong Dinas Kominfosandi memaksimalkan jaringan internet di Kabupaten Pinrang dan juga memaksimalkan fungsi Suara Bumi Lasinrang dengan sebaik-baiknya.
(16) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan realisasi penggunaan anggaran, serta perlunya optimalisasi penyerapan dana bok dalam meningkatan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid dalam kata sambutannya mengungkapkan, adapun gambaran umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan setelah perubahan ditetapkan sejumlah, Rp. 1.322.996.164.815,00. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, seluruh target pendapatan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 1.312.939.658.814,18 atau sekitar 99,24% dengan rincian masing – masing kelompok pendapatan sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah terealisasi sejumlah Rp. 131.176.927.320,35 (2) Pendapatan Transfer terealisasi sejumlah Rp. 992.723.279.452,83 (3) Lain–lain pendapatan yang sah terealisasi sejumlah Rp. 189.039.452.041.

Selanjutnya, sambung Irwan Hamid, Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan ditetapkan sejumlah Rp. 1.407.654.270.520,05. Dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sejumlah Rp. 1.325.082.586.616,00 atau sekitar 94,13%. selisih jumlah realisasi antara pendapatan TA. 2020 dan jumlah realisasi belanja TA. 2020 menghasilkan defisit sejumlah Rp. 12.142.927.801,82

Pada kelompok pembiayaan daerah, lanjut Irwan Hamid, untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 84.668.705.705,05 dan untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sejumlah Rp. 0,00 (nihil). Selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan menghasilkan surplus atas pembiayaan netto sejumlah Rp. 84.668.705.705,05. Selisih antara defisit dengan surplus atas pembiayaan netto menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran ( silpa ) sejumlah Rp. 72.525.777.903,23.

Lanjut Irwan Hamid, “terhadap masukan, saran dan tanggapan Anggota Dewan Yang Terhormat, merupakan bahan evaluasi untuk penyempurnaan atas permasalahan yang terjadi selama ini. Kepada para Kepala SKPD selaku penanggungjawab program dan kegiatan pada masing-masing unit kerjanya agar hal tersebut menjadi perhatian yang serius untuk perbaikan dan penyempurnaannya khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan”. Ungkap mantan Ketua DPRD Pinrang tersebut.

“Dan atas kesediaan Dewan Yang Terhormat, sambung Irwan Hamid, untuk menyetujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih”. (Rls/Thr)

News Feed