oleh

Sekjen KPMP : Memalukan, Permintaan Ditolak Bupati, Dewan Buat Rapat Paripurna Tidak Kuorum.

Insannews.id PINRANG– Batalnya rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, lantaran anggota dewan yang hadir tidak kuorum menuai keprihatinan sejumlah organisasi dan aktivis.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (PP KPMP) Muh. Amir yang dimintai tanggapannya mengaku sangat prihatin dengan perilaku anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna.

Semestinya hal itu tidak perlu terjadi jika anggota dewan mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakat Pinrang secara umum.

“Komitmen anggota dewan perlu dipertanyakan. Kalau pembahasan gagal karena ada perbedaan salah satu pokok materi wajar. Namun kalau gagal karena anggota tidak kuorum itu lucu”tuturnya, Sabtu 24 Juli.

Mahasiswa Pascasarjana UMPAR itu menilai batalnya rapat hanya karena tidak kuorum sulit diterima.

Untuk penetapan suatu agenda rapat, Badan Musyawarah (Bamus) pastilah sudah membuat dan menjadwalkan sebelumnya sehingga semua anggota dewan mengetahuinya. Ini menandakan anggota dewan tidak peka dengan tugas dan fungsinya sebagai legislatif dan wakil rakyat.

Menurut Informasi, tidak kuorumnya rapat paripurna itu, disinyalir ada permintaan dari dewan yang sulit dipenuhi bupati pinrang.

Sementara dalam pantauan bupati bersama jajaranya menunggu hingga kurang lebih tujuh jam dari jadwal rapat yang sedianya dimulai pukul 09.00 wita namun hingga pukul 15.00 wita rapat paripurna belum juga kuorum.

Tampak bupati meninggal kantor DPRD dengan penuh kekecewaan karena telah menunggu para wakil rakyat tersebut.

Dari data bagian persidangan, hanya 25 orang anggota DPRD yang hadir, sehingga tidak mencukupi dua pertiga dari keseluruhan anggota yakni 40 orang.

Menanggapi ketidakhadiran sejumlah anggota dewan,Ketua DPRD Pinrang Muhtadin akan membicarakan hal tersebut dengan Badan Kehormatan DPRD.

Sementara soal adanya sejumlah aspirasi dari anggota dewan yang tidak dipenuhi bupati,Muhtadin mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Tidak ada itu, sampai hari ini belum ada laporan sampai ke saya bahwa permintaan anggota dewan yang tidak terpenuhi,” tepis legislator Demokrat itu.

Muhtadin menjelaskan telah dijadwalkan di badan musyawarah terkait persetujuan bersama pelaksanaan RPJP APBD tahun 2020.

“Semua sudah kita undang teman-teman DPRD. Tapi menurut laporan dari sekretariat, ada yang sakit mungkin juga masih suasana lebaran sehingga beliau (anggota dprd) tidak sempat hadir,” kata Muhtadin.

Ia malah heran karena pembahasan melalui rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disertai beberapa catatan dan masukan.(nr)

News Feed