
Laode Syarif menyayangkan PAD sektor tambang disultra masih begitu minim, ditambah lagi dana jaminan reklamasi beberapa wilayah kabupaten di sultra belum terselesaikan.
Kedatangan wakil ketua KPK disultra juga menyoroti soal pertambangan di kab. Kolaka utara melalui akun twitter menghimbau agar dilakukan penegakan hukum atas tambang illegal di kolaka utara, namun sampai hari ini 06/07/2019 kegitan pertambangan illegal masih terjadi bahkan setelah kedatangan wakil ketua KPK disultra tongkang masih masuk.
Hal ini pun disayangkan oleh kalangan aktivis kolaka utara. Haerullah yang juga merupakan salah satu pemuda asal kolaka utara yang menganggap kehadiran salah satu pimpinan KPK tersebut tidak direspon oleh pihak – pihak yang diindikasikan terlibat dalam penambangan ilegal di kolaka utara.
“Saya menilai kedatangan laode syarif beberapa waktu lalu tidak berefek sama sekali atas kegiatan pertambangan illegal dikolaka utara, bahkan sepertinya tak ada ketakutan sedikitpun baik dikalangan penambang maupun pihak2 yg di duga terlibat dalam memuluskan kegitan jahat tersebut, seperti dinas ESDM dan penegak hukum, mungkin matanya semakin tertutup dan telinganya semakin tuli bahkan kakinyapun mungkin telah lumpuh untuk menangani kegitan tambang illegal yang sudah lama berlansung” ungkapnya, minggu (07/07).
Selain itu, pemuda yang juga merupakan fungsionaris PB HMI ini menyayangkan Bareskrim Polri yang tidak meninjau kondisi pertambangan di kolaka utara saat berkunjung ke sulawesi tenggara.
“Setelah kedatangan KPK, tim Bareskrim Polri pun meninjau langsung pertambangan di sultra namun tidak sampai di kolaka utara. Hal ini amat disayangkan mengingat aktivitas pertambangan ilegal di kolaka utara juga masih ada,” terangnya.
Namun menurut haerullah kedatangan tim Bareskrim Polri juga harus diapresiasi karena berani melakukan penyegelan terhadap alat berat di beberapa titik pertambangan ilegal di sultra.
“Kita tetap apresiasi kedatangan tim Bareskrim Polri yang melakukan kunjungan di marosi. Bareskrim Polri bersama ditreskrimsus polda sultra berhasil menyegel alat berat yang diduga melakukan kegiatan pertambangan dikawasan hutan tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasah hutan(IPPKH),” katanya.
Haerullah pun berharap agar Bareskrim Polri nantinya akan melakukan kunjungan kembali ke sultra terutama di kolaka utara.
“Kita berharap Bareskrim Polri akan kembali melakukan kunjungan di sultra utamanya di kolaka utara dalam rangka peninjauan langsung terhadap aktivitas tambang ilegal di kolaka utara,” tutupnya. (Ai/SK)