oleh

Angket Telah Bergulir, Apakah Berujung Pada Pemaksulan

Fahruddin Rangga (Anggota DPRD Sulsel)

InsanNews Sulsel – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Golkar, Fahruddin Rangga berkomentar soal hak angket

Hal itu diungkapkan Rangga setelah 60 anggota DPRD Sulsel menyepakati hak angket melalui sidang paripurna, Senin 24 Juni 2019.

Kata dia, hak angket adalah salah satu hak anggota DPRD untuk digunakan dan mempertanyakan jika ada tindakan atau langkah pemerintah yang dianggap melabrak peraturan perundang undangan.

Rangga sapaan akrabnya mengatakan Hak angket ini adalah hak konstitusional DPRD yang legal standing nya diatur oleh PP 12 Tahun 2017 dan Tatib DPRD No. 1 Tahun 2018 sehingga tidak perlu menjadi perdebatan lagi, langkah konstitusi ini jangan dipersepsikan negatif karena tujuan saya kira cukup baik dan positif untuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Lanjut Mantan ketua KNPI Kota Makassar, kami beri kepercayaan dan kesempatan kepada pansus hak angket untuk bekerja membuktikan semua praduga sebagaimana dokumen yang kami serahkan lebih awal dalam rapat paripurna, yakinlah akan baik baik saja.

“Semua teman teman punya niat baik menjalankan hak konstitusi nya, Semua sudah bersepakat bekerja secara maksimal memanfaatkan waktu yang tersedia sebagaiama diatur dalam tatib 60 hari kerja, tutur legislator takalar ini, kepada media melalui Via WA, Kamis (26/06/19)

Rangga juga meminta pada semua pihak agar tidak negatif thingking dalam menyikapi hak angket untuk pasangan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Irfan AB selaku partai pengusung gubernur NA, mengatakan Kami sudah usulkan di Paripurna agar DPRD menggunakan Hak Interpelasi (bukan hak angket) – kami menganggap bahwa 5 persoalan yg dikemukakan oleh Inisiator masih perlu di dalami.

Hal Senada dikatakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unibos, Arif Wicaksono,karena sudah terbentuk pansus nya di DPRD, maka harus diikuti prosesnya.

“Pansus punya waktu 60 hari untuk bekerja, membuktikan poin-poin dugaan yang menjadi dasar disetujuinya hak angket oleh DPRD” papar Arif yang juga pengamat politik  melalui WA”

Seperti diketahui pada rapat paripurna di DPRD Sulsel soal hak angket, ketiga partai pengusung Nurdin tak solid menolak penggunaan hak. Seluruh anggota fraksi PDIP di DPRD Sulsel tidak hadir dalam sidang ini. Sedangkan untuk Fraksi PKS, ada satu anggotanya yang hadir atas nama Jafar Sodding dan mendukung hak angket.

Sejumlah poin hak angket yakni kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS dan dugaan KKN termasuk pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019. (SK)

Irfan Ab (Anggota DPRD Sulsel)

News Feed