InsanNews Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menduga Hak Angket yang digunakan anggota DPRD atas dirinya sudah tidak murni. Ada kekuatan yang sengaja menunggangi Hak tersebut untuk memakzulkan dirinya.
Sejak dilantik menjadi gubernur, 5 September 2018, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menilai tak ada kebijakannya yang keliru hingga harus diangketkan. Andaipun ada, mekanisme yang digunakan mestinya adalah Hak Bertanya.
Setelah hak itu digunakan dan gubernur dinyatakan salah, Nurdin siap menerimanya. “Tetapi kalau tidak jangan dibuat salah,” kata pria kelahiran Parepare, 7 Februari 1963 itu kepada Tim Blak blakan detikcom.
Pansus Angket DPRD Provinsi Sulsel dibentuk awal Juni lalu. Ada beberapa poin yang dipersoalkan Pansus. Seperti dualisme kepemimpinan antara Nurdin Abdullah dengan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman. Juga soal serapan APBD yang rendah, pencopotan beberapa pejabat hingga dugaan melakukan KKN
Tentang dualisme kepemimpinan bermula dari tindakan Andi yang menandatangani SK pengangkatan 193 pejabat pada 29 April tanpa sepengetahuan Nurdin. Padahal jumlah pejabat yang sebelumnya diputuskan Nurdin cuma 79 orang.
Untuk menepis isu hubungan tak harmonis, Nurdin telah merevisi SK Wagub. Dia menilai munculnya SK oleh Andi Sudirman semata karena kekurangtahuan sebagai pejabat birokrasi yang baru. “Dia masih muda, sekarang sudah selesai,” ujarnya.dilansir dari detikcom
Terkait tuduhan KKN, Nurdin mengaku sejak awal menjabat telah memerintahkan kepada aparat di lingkungan Pemprov Sulsel untuk tidak memberikan fasilitas kepada keluarganya. Dia melarang keluarganya ikut campur dalam urusan proyek di Sulsel.
Semua itu sudah dia paparkan kepada Pansus pada awal Agustus lalu. Kini, ia optimistis semua fraksi di DPRD akan total membela dirinya. “Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar yang beredar menjatuhkan kami,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin itu.
Terkait pernyataan Gubernur sulsel yang mengatakan Ada kekuatan yang sengaja menunggangi Hak tersebut untuk memakzulkan dirinya,diprotes Keras oleh Fachruddin Rangga salah seorang Anggota Pansus Hak Angket.
Menurut Fachruddin Rangga, Panitia hak angket bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun jadi kalau ada tuduhan seperti itu sudah mengarah ke fitnah.
Selain itu Fachruddin Rangga mengungkapkan, untuk sementara sudah ada beberapa gambaran rekomendasi yang kemungkinan akan dikeluarkan nanti. Salah satunya, pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur.
“Melihat beberapa pemeriksaan hak angket ini, sebenarnya simpul-simpul ini sudah didapat. Oleh karena salah satunya yang perlu dipertimbangkan, yakni dua institusi (TGUPP dan staf khusus) yang dibuat ini, yang kami anggap cukup mengganggu yang membuat pemerintahan berjalan lambat,” kata Fachruddin yang di dikutip Rakyatku.com,
