Gara-Gara Pose Satu Jari, Luhut dan Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu

Pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali tak hanya menuai pujian dari dunia. Ada polemik yang jadi sorotan saat penutupan ketika Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani ogah pose dua jari.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Bos IMF Christine Lagarde, Luhut Binsar Pandjaitan,Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, berfoto bersama. (INT)

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Bos IMF Christine Lagarde, Luhut Binsar Pandjaitan,Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, berfoto bersama. (INT)

Luhut dan Kemenkeu Bantah Itu Kampanye

INSAN NEWS, JAKARTA – Semua bermula saat Luhut Binsar Pandjaitan bersama Sri Mulyani berfoto bersama Bos IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di atas panggung.

Luhut bergaya satu jari, dan dia mengajak Christine Lagarde, yang sebelumnya berpose dua jari, berpose satu jari. Lagarde kemudian mengganti pose menjadi satu jari. Dia menjelaskan arti pose satu jari tersebut.

“Oh, itu kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang, jadi saya bilang begini (angka satu). Dia bilang victorydifferent, terus dia jadi (angka satu). Jadi kita ketawa lepas. Kalau beneran juga nggak apa-apa,” jelas Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (16/10/2018) lalu.

Sri Mulyani, yang ikut jadi sorotan, melalui Kementerian Keuangan juga menepis pose tersebut adalah bagian dari kampanye. “Kami rasa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak memenuhi kriteria atau definisi dari kampanye pemilu menurut UU Pemilu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, Kamis (18/10/2018).

Buntut dari pose tersebut, seorang warga bernama Dahlan Pido melaporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu. Dia melampirkan pemberitaan media sebagai bukti. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

“Undang-Undang Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di Pasal 547. Isinya, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya Pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda Rp 36 juta,” beber Dahlan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakata Pusat, Kamis (18/10/2018). Demikian dikutip dari detik.com(***)