InsanNewsco.id – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko memastikan, TKN akan dibubarkan secara resmi pada Jumat (26/7/2019). “Kami akan membuat acara pembubaran TKN,” ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Acara pembubaran TKN itu, lanjut Moeldoko, sudah dipercayakan kepada sekretaris jenderal masing-masing partai politik.
“Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan, apa kira-kira yang akan digelar nanti,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.
Moeldoko menambahkan, ia sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.
“Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen.Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu,” kata dia,seperti dilansir kompas.com
Ia pun sekaligus mengapresiasi kekompakan TKN Jokowi-Ma’ruf selama masa Pemilihan Umum 2019. Menurut Moeldoko, komunikasi sesama anggota TKN Jokowi-Ma’ruf yang terdiri atas sepuluh partai politik terbangun sangat baik.
TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang. Pemimpinnya Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil, antara lain Moeldoko, Arsul Sani, dan Abdul Kadir Karding. TKN Jokowi-Ma’ruf terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PB
Koalisi itu berhasil memenangkan capres dan cawapres yang diusung dalam Pilpres 2019, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen suara.
Sementara perolehan Prabowo-Sandi sebagai penantangnya sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan 16.957.123 atau 11 persen suara.
Pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 yaitu Presiden Jokow Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019. Menteri-menteri anggota kabinet akan diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Saat ini, di antara anggota koalisi, muncul kasak-kusuk tentang jumlah dan posisi kader mereka di kabinet yang akan datang.(*)
